MAJALAH TOKOH INDONESIA 16

Susilo BY - Jusuf Kalla:

Presiden & Wapres Pilihan Rakyat

Inilah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (MJK). Keduanya paduan sepadan dwitunggal kepemimpinan nasional yang setidaknya merepresentasi Jawa-luar Jawa dan militer-sipil, sama seperti dahulu Indonesia memiliki dwitunggal legendaris Bung Karno-Bung Hatta. Keduanya masing-masing punya share dan portofolio tersendiri menuju Istana Kepresidenan 2004-2009.

Berdasarkan perhitungan dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin 4 Oktober 2004, calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Muhammad Jusuf Kalla berhasil meraih 69.266.350 suara atau 60,62% pada pemilihan presiden putaran kedua 20 September 2004. Pasangan itu mengungguli Megawati Soerkarnoputri yang berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi, yang meraih 44.990.704 suara atau 39,38% dari total suara sah 114.257.054. Sedangkan, gabungan suara yang tak sah serta pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa dikategorikan sebagai golongan putih, mencapai 35.583.483 suara. Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi hanya menang di empat propinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, dan Maluku. Sedangkan sisanya di 28 propinsi berhasil dimenangkan oleh pasangan SBY-Kalla.

Kemenangan SBY-MJK menandai efektifitas ‘berkoalisi dengan rakyat’ sebuah wacana antitesa yang sebelumnya dibangun kubu SBY saat berhadapan dengan kubu Megawati-Hasyim Muzadi yang disebutkan dibangun di atas sintesa koalisi elit partai. Setelah kemenangan SBY-MJK diketahui, memang menjadi mudah membenarkan wacana yang sebelumnya berkembang atau sekaligus menyalahkan wacana lain dari kubu Mega-Hasyim. Seperti, tema perubahan yang gencar dikumandangkan kubu SBY-MJK, yang bahkan yakin menyebutkan sekitar 74% rakyat ingin perubahan, sebuah angka yang dicerminkan oleh persentase pemilih yang tidak memilih Mega-Hasyim, pasangan yang disebut sebagai pilihan anti perubahan atau status quo.

Kemenangan SBY-MJK juga menandai banyaknya mimpi dan harapan pembaharuan di tengah kehidupan masyarakat yang masih sulit. Harapan, sebagai sebuah visi atau mimpi, terkadang lebih indah dan nikmat dibanding tersadar dalam realitas yang sesungguhnya. Maklum, ini adalah proses politik yang sebagian orang mengatakan merupakan permainan “seni kemungkinan”. Ekspektasi masyarakat akan perubahan, hidup yang lebih aman, lebih adil, lebih demokratis, lebih sejahtera, dan segala nilai lebih lainnya sangat jitu untuk meraih simpati dan popularitas.

Bahkan hingga masuk ke ukuran praktis, seperti janji dan harapan akan ada minimal dua orang anggota kabinet berasal dari Aceh, minimal dua orang anggota kabinet dari suku Minangkabau, empat orang anggota kabinet diisi kaum hawa, dan beragam janji dan harapan lainnya yang jika dimatrikulasi memang bisa saja mudah dipenuhi.

Dukungan Rakyat
Menebar janji dan harapan baru tergolong mudah, jauh lebih mudah daripada mewujudkannya. Segala strata masyarakat di mana pun berada, apa pun profesi dan tingkatan sosial-ekonominya, dalam hari-hari ke depan segera akan menagih janji dan menggantungkan harapan kepada pemerintahan baru. (Kendati yang memilih SBY-MJK 60,62% pemilih namun persiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono akan mengayomi seluruh warga masyarakat).

Di antaranya, guru ingin segera naik gaji, petani ingin segera memperoleh hasil tani lebih, buruh ingin segera naik upah bebas dari ancaman PHK dan bebas berserikat, nelayan ingin segera menangkap ikan lebih, murid ingin segera mendapat pendidikan bermutu sedangkan orangtua inginkan pendidikan anak yang terjangkau, pedagang ingin bebas dari rasa takut berusaha, petani tebu ingin tak lagi ada gula impor ilegal, kernet bis ingin mendapat penumpang lebih banyak, tapi penumpang pun tak mau bersesak-sesak, dan bermacam harapan masyarakat lainnya.

Hal-hal itu masih ditambah harapan yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif seluruh warga bangsa, seperti keinginan segera hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari bumi pertiwi, pandainya kepolisian menyidik perkara, kejaksaan tegas mengajukan tuntutan, pengacara tak menghalalkan segala cara dan tak harus memenangkan setiap perkara kliennya, hakim adil dan jujur memutuskan perkara, keinginan kehidupan sosial kemasyarakatan yang pluralis, toleran, damai, bebas beribadah sekaligus bebas mendirikan gedung ibadah, kehidupan politik yang lebih demokratis, bebas dari rasa takut (free of fear), pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dan listrik yang lebih memadai, pemerintah pusat yang lebih menghargai pemerintah daerah, dan masih sederet harapan kolektif masyarakat lainnya. Kemenangan SBY-MJK adalah pertanda lebih berharapnya masyarakat kepada pasangan ini untuk mengemban amanah rakyat.

Namun perlu disadari bahwa SBY-MJK bukanlah manusia super, yang bisa dengan mudah dan cepat memenuhi semua harapan itu. Tanpa dukungan semua pihak, harapan itu tidak mudah diwujudkan. Karenanya berilah dukungan, agar pemerintahan baru dapat mewujudkan janjinya.

Yang pasti keduanya tentu tidak terlalu lama larut dalam suasana bulan madu. Kinerja 100 hari pemerintahan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kinerja ini, sangat tergantung pada kemampuan para menteri sebagai pembantu presiden.

Sementara, siapapun menteri atau pembantu presiden yang diangkat di sebuah negara demokrasi yang baru tumbuh, seperti Indonesia, pasti menghadapi resistensi walau sekuat, sepopuler dan seprofesional apa pun mereka.

Selain itu, janganlah kelak pemerintah menjadi bulan-bulanan di lembaga DPR, sebab pimpinan dan anggotanya dikuasai oleh kubu “kawan tanding berdemokrasi” yakni Koalisi Kebangsaan. Namun jangan pula terlalu takut sebab ada wasit ratusan juta rakyat yang adil menilai. Konstruksi berbangsa dan bernegara agaknya sudah pas benar jika semua diarahkan pada kebaikan, jangan mengedepankan syakwasangka dan interest sempit semata. Belum apa-apa janganlah serta-merta membenturkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seolah-olah dirinya paling legitimate dibanding yang lain karena dipilih langsung oleh rakyat tanpa instrumen pembatas berupa partai politik.

Sebab partai dibentuk sebagai pendiri negara demokrasi di sebuah negara yang demokratis. DPD ada karena DPR, DPR ada karena partai, partai ada karena rakyat..
Adalah lebih bijaksana jika semua instrumen dan institusi politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, lebih memberdayakan masyarakat dan swadaya masyarakat. Biarkan masyarakat tumbuh dan berkembang sendiri sesuai dengan kehendak dan janji-janji Presiden dan Wakil Presiden, yang memang sedang sesuai dengan kehendak rakyat yang terbukti dalam Pemilu.

Tugas pemerintah lebih ringan sebab hanya mengawasi dan mengarahkan rakyat semata. Sebab adalah mustahil jika semua persoalan bangsa bisa diselesaikan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, para menteri, birokrasi, dan semua institusi resmi lainnya. Tugas pemerintah adalah lebih melayani. Karenanya, Pemerintah harus kuat agar bisa melayani rakyat tetapi harus seolah-olah tak ada, atau Pemerintah seolah-olah tak ada tapi terasakan kuat bentuk pelayanannya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden pertama pilihan langsung rakyat, Presiden RI ke-6, selamat mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. ► e-ti/haposan tampubolon

MAJALAH TOKOH INDONESIA

►24 ►23 ►22 ►21 ►20 ►19 ►18 ►17 ►16 ►15 ►14 ►13 ►12 ►11 ►10 ►09 ►08 ►07 ►06 ►05 ►04 ►03 ►02 ►01