|
|
|
| BERITA |
|
|
 |
Wapres Jusuf
Kalla
Impor Beras Tak Rugikan Petani
Kuwait City, Kompas Rabu, 18 Januari 2006 - Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan, langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengimpor beras tidak
dimaksudkan untuk merugikan petani. Pemerintah ingin membantu masyarakat
yang lebih besar, yang menjadi konsumen, untuk bisa membeli kebutuhan
bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kepeduliannya kepada petani akan
dibuktikan pada panen raya bulan Februari dan Maret mendatang.
Pemerintah harus menjamin agar harga jual gabah petani tidak jatuh di
bawah harga dasar.
Langkah pemerintah mendapat tentangan dari masyarakat. DPR bahkan
menggunakan hak angket dalam impor beras ini.
Anggota DPR, Suharso Monoarfa (F-PPP), mengatakan, langkah yang
dilakukan DPR bukan dimaksudkan untuk menggoyang pemerintah. DPR ingin
mengingatkan, keputusan itu merugikan petani dan hanya menguntungkan
para pemburu rente.
Berikut petikan wawancara Kompas dengan Wapres dalam penerbangan dari
Jakarta menuju Kuwait, Selasa (17/1).
Dalam penerbangan menuju Belgia, Wapres singgah empat jam di Kuwait
untuk menyampaikan belasungkawa Pemerintah RI atas wafatnya Emir Kuwait
Sheik Jaber al-Ahmed al-Sabah.
Apa yang menyebabkan pemerintah bersikukuh untuk tetap mengimpor 110.000
ton beras dari Vietnam meski ditentang para petani?
Sekarang ini kenyataannya harga beras di pasar mencapai Rp 4.200 per kg.
Padahal, tidak seperti bahan bakar minyak (BBM), masyarakat tidak
mungkin menurunkan konsumsinya. Berapa pun harga beras, pasti
konsumsinya tetap akan 12 kg per orang per tahun.
Kita lihat dari 14 juta keluarga petani, hanya sekitar 1 juta saja yang
mampu menyimpan beras untuk kebutuhan konsumsinya. Sisanya menjadi
konsumen karena semua hasil produksinya sudah habis terjual. Kalau
sebelumnya mereka menjual hasil produksinya Rp 3.550 per kg, ketika
menjadi konsumen mereka harus membeli dengan Rp 4.200 per kg.
Langkah yang dilakukan pemerintah sekarang adalah bagaimana membuat para
petani konsumen yang jumlahnya 13 juta keluarga dan juga masyarakat lain
yang lebih banyak bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang
terjangkau.
Apakah kebijakan impor ini tidak merugikan petani?
Tidak, karena pertama beras yang diimpor ini jumlahnya kecil.
Dibandingkan dengan kebutuhan nasional yang mencapai 32 juta ton,
impornya hanya 180.000 ton atau 0,6 persen. Kecil sekali.
Kedua, kenyataan harga di pasar tetap Rp 4.200 per kg. Artinya, petani
tidak dirugikan dengan keputusan impor beras.
Ada kekhawatiran bahwa pengaruhnya akan terjadi pada panen raya nanti.
Dampak psikologis akan membuat harga petani akan jatuh?
Inilah tantangan bagi pemerintah, bagaimana harga petani pada saat panen
raya tidak sampai turun di bawah harga dasar sehingga merugikan petani.
Di sini Perum Bulog harus bisa menjalankan tugasnya untuk menyerap
produk petani dan disimpan sebagai stok.
Sejauh mana kenaikan harga yang terjadi sekarang disebabkan ada
permainan dari spekulan untuk melakukan penimbunan, bukan karena jumlah
kebutuhan yang kurang?
Saya memang membaca bahwa Polda Jabar akan melakukan sweeping untuk
mengetahui adanya kemungkinan penimbunan. Saya ingatkan kepada Kepala
Polri untuk berhati-hati dan bisa membedakan betul antara penimbunan dan
persediaan.
Menurut saya, sekarang ini tidak mungkin ada penimbunan. Dengan harga
yang tinggi seperti sekarang, para pedagang justru akan melepaskan
stoknya untuk meraih keuntungan.
Penimbunan bisa saja terjadi, tetapi tidak akan dilakukan sekarang.
Kalau mau melakukan penimbunan, pasti sudah dilakukan pada bulan
Desember lalu. Yang terjadi sekarang ini karena ada ketidakcocokan
antara pasokan dan permintaan. Bukan kita kekurangan beras, tetapi
karena waktu panen belum tiba, sementara permintaan tetap, membuat harga
naik tajam.
Untuk itulah Perum Bulog diminta melepaskan stoknya untuk mencegah agar
harga tidak melambung lebih tinggi. Nanti ketika masa panen tiba, Perum
Bulog membeli lagi dari petani untuk memenuhi iron stock-nya sehingga
bisa menjaga keseimbangan ketika kelak harga naik lagi di atas
kewajaran.
Sejauh mana pemerintah menggunakan momentum ini untuk semakin
meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri?
Ini tugas yang lain. Departemen Pertanian harus meningkatkan produksi
agar kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sekarang ini produksi memang meningkat sebesar 1,5 persen. Menurut saya
harus bisa dipacu lebih tinggi lagi.
Salah satu yang harus menjadi konsentrasi, bagaimana kita bisa menemukan
dan menghasilkan bibit yang lebih baik lagi. Bibit itulah yang kita
bagikan kepada petani. Bahkan, bukan hanya untuk padi, tetapi untuk
pertanian lain dan bahkan penghijauan. Kita harus mampu menghasilkan
bibit unggul.
Bagaimana pemerintah akan menanggapi hak angket yang diajukan DPR?
Pemerintah akan menjawab bahwa impor beras harus dilakukan karena adanya
kekurangan stok dan harga yang sudah di atas kewajaran. Keputusan itu
diambil setelah mendapat persetujuan Dewan Ketahanan Pangan. Ini sesuai
dengan kesepakatan yang sebelumnya dibuat dengan DPR sendiri.
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|
