100 Hari Tanpa Perubahan Signifikan

= Presiden Harus Berani Ganti Menteri

Sinar Harapan 28/1/05: Kinerja tim ekonomi kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 100 hari belum berhasil. Visi presiden yang besar dan dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan populis belum bisa diterjemahkan oleh menteri-menteri yang tergabung dalam tim ekonomi.

“Dalam jangka menengah, visi Presiden begitu jelas, yakni melakukan revitalisasi sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, perkebunan, dan usaha kecil dan mikro, tetapi hal ini oleh para menteri ekonomi tidak mampu dijabarkan dalam kebijakan praktis dan langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil.” kata Staf Pengajar/Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Sunarsip kepada SH di Jakarta, Jumat (28/1).

Menurut Sunarsip, yang terjadi dalam 100 hari ini bussiness as usual atau segala sesuatu berjalan seperti biasa tanpa ada perubahan yang berarti. Tidak ada terobosan yang signifikan sehingga program kerja terlihat seperti diawang-awang karena tidak menyentuh pada perbaikan secara riil di lapangan.
Sinkronisasi antara program kerja dengan praktik-praktik di lapangan, katanya,

masih terdapat kesenjangan yang lebar, hal ini disebabkan tim ekonomi sangat lemah dalam menangkap peluang yang ada. Dia mencontohkan jika pemerintah mampu bersifat proaktif dan menyambut positif tawaran moratorium yang ditawarkan negara-negara Paris Club, ini akan banyak membantu keuangan pemerintah.

Pemerintah memang memberikan argumen bahwa setelah 3 bulan dilakukan assesment, tetapi jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata tidak memperoleh moratorium utang dalam jumlah signifikan bisa diartikan sebagai kegagalan tim ekonomi pemerintah.

Selanjutnya, jika nantinya terus terjadi ketidaksinkronan, Presiden harus mau dan berani merombak anggota kabinet terutama tim ekonomi. Kementerian yang dinilai sebagian titik lemah dan menjadi beban bagi kinerja kabinet ini, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN. “Tiga departemen pertama merupakan titik terlemah dalam menerjemahkan visi Presiden,” kata Sunarsip.

Menurut dia, Presiden Yudhoyono terpilih menjadi presiden karena peringkat yang tinggi dan citra yang kuat bahwa ia akan membawa perubahan. Ia mengkhawatirkan jika presiden tidak bisa mengatasi masalah ini maka mandat kuat yang diperoleh dari rakyat menjadi sia-sia. Beberapa penelitian membuktikan tingkat popularitas presiden mengalami penurunan karena memang belum ada gebrakan nyata dalam 100 hari kerja.

Terjebak
Pengamat ekonomi Sri Adiningsih di Yogyakarta, Jumat (28/1) pagi, mengatakan, selama 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono, kinerja dari tim ekonomi dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pemerintah dianggap terjebak dengan sikap meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa melakukan gebrakan yang berarti. Perijinan investasi, persoalan perpajakan, dsb, belum berubah.

Demikian pula kapabilitas dari Menteri di Tim Ekonomi dipandang kurang memadai. Maka, Presiden Yudhoyono perlu menyampaikan kepada masyarakat agar jangan berharap terlalu tinggi kepada pemerintahannya.

“Memang permasalahan dan situasi juga sulit sehingga Tim Ekonomi tidak bisa melakukan terobosan. Tetapi di luar itu, sikap pemerintah sendiri ditambah kapabilitas dari personel di Tim Ekonomi saya nilai hanya mampu melakukan perubahan yang gradual, tidak sedrastis yang ditunggu oleh masyarakat,” kata Sri Adiningsih.

Dia mencontohkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2005 sebesar 5,5 persen, menurutnya hanya meningkat 0,5 persen dibandingkan tahun 2004. Dan itu sama saja dengan kenaikan bertahap sebesar 0,5 persen yang terjadi tanpa stimulan khusus dari pemerintah.

Sri berpendapat periode 100 hari pertama pemerintahan terbukti tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Tim Ekonomi. Memang ada Infrastructure Summit, BUMN Summit, pertemuan CGI (Consultative Group on Indonesia), namun dengan permasalahan ekonomi nasional yang memang kompleks, APBN yang terbatas, membuat pemerintah sulit menelurkan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Ia menunjuk kebijakan perijinan investasi atau perpajakan yang belum beranjak dari persoalan lalu.

“Mungkin kabinet sekarang perlu dikasih waktu lebih lama, toh mereka punya masa kerja 5 tahun. Perubahan gradual boleh saja, tetapi yang penting jangan sampai proses reformasi terhenti,” kata Sri.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPR Fraksi PKS Komisi VI Zukiflimansyah kinerja tim ekonomi dalam 100 hari kurang memuaskan. “Memang pemerintah sibuk dalam menangani masalah Aceh tapi ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menterjemahkan visi presiden.” Katanya. Ia menilai koordinasi dalam tim ekonomi masih lemah ini terbukti tiap-tiap departemen masih berjalan dengan pemahaman kerja sendiri-sendiri.

Di sisi lain anggota DPR Fraksi PAN Didik Rachbini tim ekonomi sangat lamban dalam menyikapi kondisi riil di masyarakat, hal ini menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Masalah utama bagaimana meningkatkan keefektifan kepemimpinan di masing-masing departemen dan kemampuan memfokuskaskan program-program strategis, sementara presiden harus mampu membuktikan bahwa apa yang diucapkan dalam janji-janji kampanye harus dibuktikan secara konkret di masyarakat.

Ia menilai rencana strategis belum jelas sehingga masih mengalami kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Dalam diskusi dengan DPR dan anggota kabinet terlihat mereka tidak mempunyai fokus strategi yang jelas. Menyangkut perombakan kabinet, ia menilai hal itu sebagai langkah terakhir jika memang tim ekonomi gagal menerapkan kebijakan yang digariskan Presiden. (swo/rvs)

Penegakan HAM

Hal tersebut diungkapkan penggiat HAM dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Amiruddin dan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihubungi SH dalam kesempatan terpisah, Kamis (27/1). Garuda Nusantara menilai pemerintah telah gagal dalam usaha untuk memperbaiki kinerja aparatnya.

Aparat di lapangan sejauh ini masih cenderung menggunakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Contoh yang paling mutakhir adalah pemukulan secara membabi-buta yang dilakukan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Koordinator Government Watch (Gowa) Farid Faqih di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). “Tindakan yang dilakukan aparat tersebut justru akan membuat masyarakat Aceh sulit untuk bangkit karena dihantui rasa ketakutan atas kekerasan yang akan terjadi,” katanya.

Dukungan
Garuda mengatakan, selama tiga bulan ini, pemerintah juga belum menampakkan dukungan terhadap Komnas HAM sebagai lembaga penegakan HAM. Kasus-kasus HAM yang terjadi sepanjang tahun tidak segera ditindaklanjuti ke pengadilan, karena lambannya kinerja kejaksaan dalam melakukan penyidikan.

Tidak adanya makanisme hukum dan perhatian pemerintah Yudhoyono dalam menjawab persoalan pelanggaran HAM tersebut tentunya akan mengecewakan dan menimbulkan luka terhadap para korban lebih dalam. “Kita juga sudah melihat kekerasan yang dilakukan kepada penggiat HAM. Dan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan juga tidak jelas,” papar Garuda.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Amiruddin. Menurutnya, tidak ada tindakan nyata dari pemerintahan Yudhoyono dalam 100 hari yang dikumandangkan. Ini ditandai dengan belum adanya instrumen-instrumen yang menguatkan perlindungan terhadap HAM yang diratifikasi oleh negara.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM) juga tidak segera melakukan amendemen terhadap undang-undang yang membelenggu penegakan HAM. Selain itu, Undang-Undang (UU) perlindungan saksi dan korban juga belum dibahas sama sekali.

“Bukan belum berbuat. Kalau belum itu sudah ada yang akan diperbuat tetapi belum dilakukan. Sedangkan pemerintahan Yudhoyono itu bisa dikatakan tidak ada yang dipebuat selama 100 hari,” tandas Amiruddin. (ina)