Megawati Mulai Berani Bicara

Kamis 23/01/03: Memasuki tahun 2003, Negara kita dihadapkan dengan situasi politik yang makin memanas. Meskipun pemerintah telah merevisi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, dan menunda kenaikan tarif telepon, unjuk rasa masih terjadi di beberapa tempat di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Isu yang dilontarkan para pengunjuk rasa sudah bergeser dari penolakan kenaikan BBM menjadi tuntutan untuk memutuskan hubungan dengan lembaga donor internasional, penegakan supremasi hukum, mengadili koruptor sampai pada menjatuhkan duet Megawati-Hamzah.

Tentu saja, dampak dari situasi yang serba kompleks itu, tidak hanya membuat rakyat makin jatuh ke dalam hidup yang lebih sengsara karena kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, tetapi juga situasi keamanan negara makin rawan. Dalam konteks politik yang makin tidak terarah seperti itulah, Presiden Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai berani dan lantang berbicara seolah-olah ia tidak tahan lagi berdiam diri. Ia menantang lawan-lawan politiknya untuk berhadapan secara langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

Tantangan Mega itu dapat diterima secara yuridis seperti juga diakui oleh Ketua MPR Amien Rais karena Mega memang tidak akan dijatuhkan sampai Pemilu 2004. Artinya, penggantian pemimpin di Indonesia harus sesuai dengan budi pekerti bangsa, konstitusional dan terhormat. "Mereka-mereka yang pada hari-hari ini ingin melakukan kerusuhan, ingin melakukan tindak kekerasan, ingin memprovokasi, saya ingin tantang, beranikah mereka berlaku secara adil, berlaku secara fair, bertatap muka langsung untuk nanti di pemilihan umum yang akan datang?" kata Megawati dalam pidato di depan massa pendukungnya di halaman parkir depan tempat tinggalnya di Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1) malam.

KITA mencermati dengan kritis pernyataan itu. Secara historis sejak Soeharto jatuh, rakyat mendambakan kehidupan yang lebih baik. Pada Pemilu 1999, PDI-P sebagai partai wong cilik dan berpihak kepada rakyat jelata keluar sebagai pemenang karena didukung oleh 40 juta pemilih. Ketika itu, mereka memilih PDI-P dengan harapan agar ada perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Namun, sejak reformasi 1998, usaha untuk melakukan langkah keluar dari krisis belum juga membuahkan hasil, mulai dari Presiden Prof Dr BJ Habibie, juga Presiden Abdurrahman Wahid, sampai Presiden Megawati sekarang. Mereka belum berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat kecil.

Persoalannya masih berlanjut. Begitu Ketua Umum PDI-P diangkat menjadi Presiden, apakah citra PDI-P sebagai partai wong cilik ikut mewarnai kebijakan pemerintah? "Mega telah meninggalkan wong cilik yang dulu telah memilihnya," kritik orang terhadapnya. Artinya, ada kekecewaan sebagian dari 40 juta pendukung PDI-P pada Pemilu 1999 lalu itu. Tidak itu saja, dalam perjalanan selanjutnya, ternyata terjadi perpecahan internal di dalam tubuh PDI-P sendiri dan beberapa dari mereka mendirikan partai baru. Para fungsionaris PDI-P, bahkan pengurus DPP PDI-P seperti Kwik Kian Gie melontarkan kritik keras bukan saja terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga persoalan internal partai.

BEBERAPA persoalan tersebut bagaikan duri dalam daging dan pasti berpengaruh dalam gaya kepemimpinan Megawati. Jadi, banyak persoalan yang dihadapi Megawati sebagai Ketua Umum Partai dan sebagai kepala pemerintahan. Kita tidak mau Megawati terpaku pada berbagai persoalan itu. Sebab itu, kita mengharapkan agar Megawati melakukan suatu pendekatan yang terpadu dan serius untuk memilih orang kepercayaannya di partai yang berani mengambil keputusan agar tidak selalu ada kesan "menunggu Ibu Mega". Lalu, Megawati bisa berkonsentrasi sebagai Kepala Negara saja.

Artinya, keputusan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil baik sebagai Ketua Umum PDI-P maupun sebagai Presiden atau Kepala Pemerintahan, sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan Megawati sendiri. Kita berharap agar Ibu Mega dalam sisa kepemimpinannnya sebagai Presiden sampai Pemilu 2004, mampu menantang lawan-lawannya untuk menghidupkan demokrasi.

***

Editorial Media Indonesia

Kejantanan Demokrasi

Kamis 23/01/03: Politik dan kekuasaan di Indonesia, suka atau tidak suka, adalah dunia yang didominasi laki-laki. Tetapi, para lelaki yang terjun ke dunia laki-laki itu, suka atau tidak suka, banyak sekali yang tidak jantan. Tidak mengherankan kalau dunia politik kita sarat dengan pertarungan yang kekanak-kanakan.

Untuk sebagian lelaki, menjegal dalam kegelapan, lempar batu sembunyi tangan, memakai mulut orang lain, mengeksploitasi massa, adalah bagian dari kepintaran berpolitik secara jantan. Tetapi, bagi yang lain, itu adalah kelakuan politik para pengecut. Tidak jantan.

Di tengah maraknya demonstrasi yang mulai meneriakkan pencongkelan dirinya dari takhta kekuasaan, Presiden Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menantang para politikus untuk bertarung secara jantan. Medan pertarungan yang mengukur kejantanan politik adalah Pemilihan Umum 2004.

Tantangan Mega sekaligus menjawab keinginan segelintir politikus yang hendak menurunkan dia di tengah jalan. Sama dengan nasib yang dialami dua presiden terdahulu, yaitu Abdurrahman Wahid dan BJ Habibie.

Dalam perspektif Mega, kejatuhan Gus Dur dan Habibie adalah sebuah noda demokrasi. Dan, noda itu cukup terjadi pada kedua anak bangsa itu saja. Tidak boleh lagi diulangi terhadap dirinya.

Pesan yang ditangkap dari tantangan dan kemarahan Mega adalah penghargaan terhadap sistem dan prosedur. Mega menginginkan sebuah penggantian kepemimpinan nasional yang lebih tertib dan beradab. Demokrasi yang beradab adalah demokrasi yang memiliki jadwal jelas tentang pengangkatan dan penggantian seorang pemimpin nasional. Medannya, tidak lain dan tidak bukan, adalah pemilihan umum.

Yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar keyakinan apakah Mega tiba-tiba menantang pertarungan secara jantan pada 2004? Tantangan seperti ini hanya muncul dari tokoh yang memiliki keyakinan diri luar biasa. Keyakinan yang tebal itu, dalam kepercayaan terhadap demokrasi, biasanya didasarkan pada dukungan massa yang hebat.

Mega rupanya menguji keyakinannya di depan massa partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertama, di Bali pada perayaan ulang tahun ke-30 PDIP dan, kedua, dua hari lalu di hadapan massa PDIP Jakarta Selatan yang berkerumun di depan rumahnya di Kebagusan. Dalam konteks seperti ini, pertanyaan tersebut hanya Mega dan PDIP yang tahu jawabnya. Mega rupanya melihat pemilih PDIP pada Pemilu 1999 yang mencapai 40 juta orang merupakan modal untuk menantang siapa saja berkelahi secara jantan.

Pemilihan umum adalah mahkamah yang menguji prestasi dan kredibilitas. Sepak terjang para politikus baik yang jantan maupun setengah jantan akan divonis pada saat itu. Vonis pemilu adalah vonis demokrasi, vonis yang dilambangkan sebagai kejantanan.

Politik di Indonesia yang didominasi laki-laki sekarang berhadapan dengan seorang Megawati yang perempuan, tetapi menantang pertarungan secara jantan. Petarung-petarung yang jantan adalah mereka yang berani berterus terang tentang kesalahan dan kebenaran. Petarung-petarung yang jantan adalah mereka yang tidak selalu mencari kambing hitam.

Jadi, tantangan berkelahi secara jantan dari seorang Megawati sebenarnya simpel. Kepada lawan-lawannya, Mega sebenarnya ingin mengatakan kalau mau bermain, jangan dari belakang dan bersembunyi di kegelapan, tetapi pasang dada di tempat terang. Kita rupanya membutuhkan tidak saja demokrasi yang dewasa dan matang, tetapi juga jantan.

Kita tunggu, kapan para politikus laki-laki membalas tantangan Mega dengan taruhan yang jantan pula. Jangan ngeper, lo.

Manakala Megawati Bicara

Jakarta 21/01/

03: Pre-siden Mega-wati Sukar-noputri selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia berbicara. Ia mengajak lawan politiknya secara jantan bertarung di Pemilu 2004. Tantangan itu disampaikan menanggapi manuver lawan-lawan politiknya yang hendak menjatuhkannya secara inkonstitusional.