Pidato Satu Bulan Pemerintahannya

Jakarta 17/11/2004: Program 100 hari pemerintah bukan dan tidak untuk menyelesaikan semua masalah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal itu dalam pidato satu bulan pemerintahannya berjudul Mengenali Masalah, Menetapkan Agenda dan Arah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17/11/2004 malam pukul 20.30 WIB.

Yudhoyono dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2004. Pidato satu bulan pemerintahannya dipercepat karena mulai hari Kamis hingga Selasa, 18-23 November 2004, Presiden Yudhoyono beserta rombongan akan berada di Cile dalam rangka KTT APEC.

Saat kampanye dan setelah dilantik menjadi presiden keenam Indonesia, menggantikan Megawati Soekarnoputri, Presiden Yudhoyono menjanjikan untuk membuat sebuah gebrakan dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Menurut Kepala Negara program 100 hari tidak mungkin dapat melaksanakan semua kegiatan, termasuk untuk mengukur keberhasilan pemerintah sekarang, yang masih harus bekerja keras dalam lima tahun ke depan.

"Hampir semua pihak berbicara program 100 hari. Media massa, termasuk tayangan televisi, tidak pernah sepi dari ulasan program 100 hari pemerintah. Bahkan, sebagian kalangan meletakkan program 100 hari ini sebagai ukuran keberhasilan pemerintah. Saya tak ingin memperdebatkan masalah ini. Yang jelas program 100 hari pemerintah bukan dan tidak untuk menyelesaikan semua masalah. Juga tidak mungkin dapat melaksanakan semua kegiatan, termasuk untuk mengukur keberhasilan pemerintah sekarang yang insya Allah masih harus bekerja keras lima tahun ke depan," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan pidato sekitar 45 menit itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra (yang sudah pergi sebelum pidato selesai).

Sepuluh Agenda
Presiden juga mengemukakan 10 agenda (langkah) yang dilakukan pemerintah dalam 100 hari, terutama bulan pertama. Sepuluh langkah dalam satu bulan pertama itu adalah melakukan (1) konsolidasi pemerintahan; (2) memosisikan dan mempelajari semua masalah; (3) me-review sejumlah kebijakan; (4) menetapkan arah, agenda, dan prioritas; (5) membuat rencana pembangunan jangka menengah; (6) membuat kontrak tanggung jawab; (7) menunjukkan kesungguhan dan determinasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan terapi kejut; (8) menangani masalah aktual dan mendesak; (9) menyelesaikan masalah kritis yang belum selesai; serta (10) penyesuaian sistem dan praktik ketatanegaraan yang telah mengalami banyak perubahan.
Menurut Presiden, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kecuali tiga menteri yang sudah terlibat dalam Kabinet Gotong Royong, melakukan orientasi, adaptasi dan melakukan langkah-langkah awal. "Saya pun juga harus secara cepat mempelajari kebijakan Presiden Megawati, terutama yang bersifat mendasar dan aktual," katanya.

Presiden pun menyegarkan dan mengangkat kembali visi dan misi yang dikemukakannya berulang-ulang dalam Kampanye Pemilu 2004. Hal itu dianggapnya penting agar ada konsistensi, pemahaman utuh, dan bebas dari manipulasi.

Yudhoyono menjelaskan secara ringkas serta garis besar agenda lima tahun dan aksi 100 hari bidang per bidang seperti yang kerap dikemukakannya dalam beberapa kali kesempatan. Di antaranya, menurut Presiden pemerintah perlu segera memosisikan dan mempelajari semua isu, mulai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan hankam, termasuk komitmen serta masalah yang belum diselesaikan di waktu yang lalu dan masih berlanjut.

Pemerintah juga mempelajari dan me-review sejumlah kebijakan penting, seperti kebijakan fiskal, perindustrian dan pertanian, pendidikan dan kesehatan, langkah pemberantasan korupsi, penyelesaian masalah Aceh, Papua dan terorisme, pembangunan infrastruktur secara nasional, investasi dan perdagangan, serta kebijakan luar negeri.

Dalam hal penegakan hukum dan keadilan, Yudhoyono kembali mengemukakan akan memimpin dan mengambil langkah pemberantasan korupsi, pencegahan dan penindakan pelanggaran hak asasi manusia berat, pemberantasan penyelundupan, illegal logging, illegal fishing, penanggulangan kejahatan narkotika, dan kejahatan jalanan.

"Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah telah dan sedang mempelajari semua aspek dan simpul yang mengakibatkan korupsi terus berlangsung. Awal Desember, insya Allah, instruksi presiden tentang pemberantasan korupsi akan dikeluarkan, termasuk mekanisme dan kelembagaannya. Agar efektif, saya meminta para pemimpin benar-benar memimpin dan memberikan contoh pemberantasan korupsi," ujar Yudhoyono.

Menurut Presiden, setelah pengenalan masalah dan review kebijakan dinilai cukup, pemerintah harus segera menetapkan arah, agenda, dan prioritas pembangunan dan pengelolaan pemerintahan lima tahun mendatang.

Presiden berjanji akan menungkan agenda dan prioritas tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang harus selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Selain itu, menurut Presiden, agar dalam 100 hari pertama ini yang dilakukan pemerintah juga memiliki arah, konsep, dan rencana yang benar, pemerintah telah menetapkan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu.

Dalam 100 hari pemerintahnya, SBY mengemukakan harus menyelesaikan dan mencari solusi berbagai masalah kritis yang memang belum terselesaikan sebelumnya, seperti tingginya harga minyak di pasar internasional yang sangat membebani APBN karena tingginya subsidi, solusi terhadap masalah Karaha Bodas, review APBN 2005 termasuk penetapan angka defisit anggaran dan peninjauan asumsi harga minyak.

Dia juga mengungkapkan, agar manajemen pemerintah benar-benar dapat berlangsung secara efektif, selaku presiden, dia telah menetapkan aturan main (rules of the game) dan kode etik (code of conduct) bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik di kabinet, tingkat pemerintah pusat, maupun di tingkat pemerintah daerah.  *e-ti